Saturday, August 17, 2013
Jakarta - Setelah 68 tahun merdeka dapat dikatakan Indonesia belum merasakan kemandirian di sektor energi. Begitu besarnya sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan energi, belum menjadikan Indonesia kaya akan energi alternatif.
"Kita punya banyak sumber daya untuk diolah menjadi sektor energi. Namun kenyataannya itu tidak berjalan. Pemerintah hanya terus mendorong penggunaan energi konvensional, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM). Bahkan sampai sekarang itu pun disubsidi," kata Pengamat Energi Dirgo Purbo beberapa waktu lalu.
Kuota BBM yang dianggarkan pemerintah sebesar 48 juta kilo liter (kl), nyatanya telah membuat beban subsidi yang cukup besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Belum lagi beban subsidi energi di sektor kelistrikan yang terus mendorong proporsional anggaran dalam APBN.
"Hampir Rp300 triliun belanja dianggarkan untuk subsidi di sektor energi. Mungkin dapat dikatakan ini melindungi rakyat. Namun sejatinya ini membuktikan bahwa kita belum mandiri di sektor energi," ujar Dirgo.
Dia juga menambahkan, disparitas harga BBM bersubsidi dan non subsidi tetap menjadi masalah meski penyesuain harga telah dilakukan pemerintah. Kini harga BBM bersubsidi jenis premium sebesar Rp6.500, sementara solar Rp5.500.
Menurut Dirgo, dengan disparitas harga yang masih besar, peluang bisnis penyelewengan distribusi BBM bersubsidi masih tetap terjadi. "Pasti masih besar. Selama harganya masih beda jauh saya pikir itu tetap menjadi peluang bagi penyeleweng. Bisnis ini untungnya besar sekali kalau diarahkan ke luar daerah," ujarnya.
Sementara itu, Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat terjadi 439 kasus penyelewengan atau penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di semester I/2013.
Direktur BBM BPH Migas, Djoko Siswanto menyatakan dari 439 kasus tersebut, sebanyak 319 kasus dalam proses penyidikan, 100 kasus masuk P21, sedangkan sebanyak 20 kasus sudah tahap incrach. “Penyelewengan tersebut banyak terjadi di daerah-daerah seperti pertambangan di Kalimantan, Sumatera kemudian ada beberapa di Jawa Barat dan di Jawa Timur, serta Sulawesi,” kata Djoko.
Sementara itu, Komite BPH Migas Mayjen (Purn) Karseno menjelaskan, kasus penyelewengan BBM subsidi banyak terjadi pada jenis Solar karena disparitas yang masih tinggi. “Saat ini yang banyak penyelewengan-penyelewengan adalah minyak Solar karena masih terjadi disparitas yang cukup tinggi. Sehingga inilah yang menjadi masalah,” kata Karseno.
Karseno menambahkan terjadinya penyelewengan terhadap minyak Solar yang cukup luar biasa karena dilarangnya sektor industri, pertambangan, pelayaran non perintis mengkonsumsi BBM subsidi. “Ke depan kita akan tingkatkan pengawasan. Saya mengimbau kepada masyarakat untuk membantu kita dalam melakukan pengawasan solar ini,” ujarnya.
Dirgo juga menilai, selama Indonesia terus bergantung dengan energi konvensioanal tanpa memasifkan upaya pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), maka kemandirian di sektor energi pun hanya dijadikan konsep di atas kertas. Dia berharap pemerintah mendorong EBT agar ke depan Indonesia kaya akan alternatif energi. "Semakin Indonesia kaya akan alternatif energi, maka itu menjadikan bahwa Tanah Air telah mandiri di sektor energi," tuturnya
Dikutip dari : Inilah.com
